Pentas “Drama Politik”

 

Rabu, 9 April 2014 rakyat Indonesia akan kembali dihadapkan pentas “drama politik” dalam bingkai Pemilihan Umum (Pemilu). Saya meyakini pada hari tersebut, pasti akan ada sekelompok orang yang saling menertawakan, ataupun masa bodoh. Seorang blogger, saya melihat pentas akbar 5 tahunan ini cenderung skeptis (ragu). Ada kekaburan yang saya rasakan. Mulai dari ideologi partai yang semakin kabur, yang sekuler makin Islami, yang Islami makin sekuler. Beberapa calon legislatif yang maju pun masih kabur. Apa benar-benar karena ingin memperjuangkan aspirasi rakyat ke arah yang lebih baik? atau semata hanya ingin menjadikan “kursi empuk kekuasaan” sebagai mata pencaharian? atau hanya untuk memenuhi kuota?. 

Berkaca pada 5 tahun silam, saya jadi bertanya sebenarnya apa saja yah produk dari “drama politik” yang telah dihasilkan dalam rahim Pemilu? Adakah perubahan penting yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh “penonton”, atau jangan-jangan tahun ini tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya. Jika demikian, itu artinya lagi-lagi “penonton” hanya akan disuguhi tanda tanya besar dibalik semua drama tersebut.   
 

Meskipun diantara milyaran manusia saya adalah salah satu orang yang masih skeptis terhadap produk Pemilu. Namun, saya tetap bersikap untuk berusaha tidak golput. Sebab, saya pikir para kandidat calon wakil rakyat inilah yang akan menentukan bagaimana power (kekuasaaan) yang dimilikinya akan dikelola. Kita semua tentu berharap, semoga para kandidat dapat mengelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga tidak melahirkan krisis multidimensi. 

 

Saya jadi teringat perkataan salah satu tokoh nasional yang tanggal kelahirannya sama dengan saya (15 Mei). Adalah JK (Jusuf Kalla) mengatakan, bahwa tahun ini tantangan Indonesia dalam menghadapi krisis ada dua yaitu, eksternal dan internal. “Yang eksternal yaitu krisis global Eropa dan USA yang berimbas ke China, lalu menular ke Indonesia. Tapi, krisis Amerika lebih berdampak dari krisis Eropa karena kita lebih banyak berinteraksi, terutama di sektor keuangan. Sementara sebab internalnya adalah karena kebijakan publik yang tidak ideal. Kebijakan terkait BBM, infrastruktur yang parah, biaya rutin negara yang lebih tinggi,” kata JK.

Nah, melalui catatan ini saya berharap semoga besok 9 April 2014 produk “drama politik” yang lahir dari “rahim” bernama pemilu, tidak akan mengecewakan penduduk negeri ini. Oleh karena itu, saya menghimbau agar dalam pelaksanaannya, pemilu harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan ditambah lagi asas jujur dan adil (Jurdil). Untuk dapat mencapai itu semua, maka lembaga penyelenggara Pemilu diharapkan dapat bekerja secara baik dan profesional, yakni mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik tertentu. Bahkan kepentingan pribadi maupun golongannya sendiri. 

Kata dosen saya dulu Sigit Pamungkas, yang juga merupakan salah satu pejabat penting di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, dan kebetulan tadi malam (7/4) nongol lagi dalam Debat TV One, pernah menjelaskan bahwa sebagai suatu mekanisme yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu menjadi sangat penting ketika ia harus membangun kepercayaan dihadapan publik. Lanjutnya, mengapa kemudian lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya sangat penting? dijelaskan bahwa rusaknya legitimasi pemilu dapat diakibatkan karena adanya keberpihakan pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pentahapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, serta penghitungan suara yang tidak transparan. Karenanya dalam menjamin kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak. Untuk penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut (Pamungkas, 2009 : 47-48).

1.       Independen dan ketidakberpihakan

Lembaga pelaksanaan pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, pihak berwenang, atau partai politik. Lembaga pemilu harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias, atau dugaan mengenai campur tangan akan memiliki dampak langsung tidak hanya pada kredibilitas dari badan yang bertanggung jawab tetapi juga keseluruhan proses pemilu.

2.       Efisiensi dan keefektifan

Efisiensi dan keefektifan merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas pemilu. Efisiensi penting untuk proses pemilu sepanjang kegagalan dan masalah teknis dapat dan benar-benar menimbulkan kekacauan dan kegagalan Undang-Undang dan ketertiban. Efesiensi dan keefektifan tergantung beberapa faktor, termasuk profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting adalah waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu dan melatih orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.

3.       Profesionalisme

Pemilu harus dikelola kelompok khusus para ahli yang telah sangat terlatih dan memiliki komitmen tinggi yang mengelola dan mempermudah proses pemilu dan yang merupakan karyawan tetap badan pelaksana pemilu.

4.       Keputusan yang tidak berpihak dan cepat

Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu.

Baiklah, mari sahabat besok semoga kita bisa menjadi “penonton” cerdas, yang mampu mengenali sifat, karakter dan latar belakang calon yang akan kita pilih dalam pemilu. Dan, memastikan siapa saja sosok yang sungguh pantas untuk dipilih dapat menjaga amanah rakyat, dan mampu memperjuangkan kepentingan saudara-saudari sekalian selaku rakyat biasa. Amin YRA.

~ Selamat memilih yah guys ^_^